RIAUDETIL.COM, RENGAT – Terkait Penolakan RAPBD Perubahan Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) tahun 2020 oleh DPRD pada rapat Paripurna secara umum karena tidak berpihak kepada masyarakat.
Makanya 5 dari 7 Fraksi yang ada di DPRD Inhu menolak, kata Ketua Fraksi PKB Dodi Irawan, Selasa (29/9/2020) kepada sejumlah wartawan usai rapat paripurna di Pematang Reba.
“Kita harapkan masyarakat paham dengan hal ini, kita menilai banyak kejanggalan dalam pengajuan RAPBD-P tahun 2020,” ujarnya.
Dijelaskannya, Pada saat pembahasan RAPBD-P tahun 2020, banyak OPD yang tidak mengetahui adanya penambahan anggaran yang fantastis, contohnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Inhu.
“Saat ini tengah dilakukan belajar dari rumah atau daring di sekolah-sekolah. Namun dalam pengajuannya oleh OPD tersebut, tidak ada anggaran penunjang daring seperti bantuan pulsa atau paket internet,” paparnya.
Begitu juga di OPD lainnya seperti Dinas Koperasi dan UKM, dan Dinas Ketahanan Pangan, seharusnya ada anggaran yang dapat menunjang perekonomian masyarakat di masa pandemi Covid-19 ini, tegasnya.
Adapaun 5 fraksi yang sepakat menolak Ranperda APBD-Perubahan Inhu tahun 2020 adalah Fraksi PKB, Fraksi Gerindra, fraksi PKS, fraksi PDI-Perjuangan dan fraksi Gabungan Demokrat Karya Nurani Pembangunan, sedangkan fraksi yang menerima adalah Fraksi Golkar dan Fraksi Gabungan Amanat Restorasi Indonesia. (Man)
