PANGKALAN KERINCI,Riaudetil.com – Sejumlah komisioner KPU Propinsi Riau pada Rabu (22/3/2017) mendatangi Kantor Bupati Pelalawan dalam rangka Road Show ke 12 Kabupaten/Kota se – propinsi Riau jelang perhelatan Pilgubri yang akan memasuki awal tahapannya pada Bulan Oktober 2017 mendatang.
Dalam pertemuan tersebut,Pemerintah Kabupaten Pelalawan mengharap KPU Provinsi Riau untuk kembali melakukan pendataan penduduk guna menghadapi Pilgubri. Sejauh ini masih ada warga mengeluh karena namanya tidak masuk DPT dan selanjutnya tidak dapat memberikan hak suaranya.
Hal ini disampaikan Bupati Pelalawan HM Harris didampingi Wabup Drs.H.Zardewan,MM saat menerima rombongan Komisioner KPU Provinsi Riau diruang rapat utama kantor bupati, Rabu 22 Maret 2017.
“Saya minta Komisioner KPU Provinsi Riau dan Komisioner KPU Kabupaten Pelalawan untuk melakukan pendataan penduduk, alasanya hanya satu, dimana masih banyak warga kita yang tidak terdaftar sebagai pemilih (DPT) dan tidak dapat menyalurkan hak pilihnya. Jadi kedepan ini harus dimaksimalkan,”ucap HM Harris.
Selain itu,sambung Bupati,soal hak pilih masyarakat yang berdomisili di Taman Nasional Teso Nilo (TNTN) yang menurut data warga disana tidak memiliki identitas diri.
“Ya, warga di TNTN kondisi gitu, kita tentu berharap warga tersebut dapat menyalurkan pilihnya, sama dengan warga lain, bukankah mereka warga bangsa Indonesia,”ujarnya.
Salah seorang komisioner KPU Riau Ir.H.Abdul Hamid, Komisioner KPU Provinsi mengatakan kunjungan ke Pemerintah Kabupaten Pelalawan merupakan dalam rangka kegiatan road show KPU Provinsi Riau ke12 Kab/Kota se Provinsi Riau.
“Kita road show Riau 12 Kab/Kota. Kegiatan ini guna menyonsong helatan Pilgubri 2018 nanti, yang tahapan nya akan dimulai Oktober nanti,”imbuhnya.
Tentunya dari road show ini, pihak KPU juga menitipkan amanah kepada pemerintah kabupaten/kota agar mensosialisasikan tahapan pilgubri.
“Ya, sukses pilgubri erat kaitanya dengan partispasi masyarakat. Untuk itu kita minta dukungan kepada pemerintah kab/kota agar turut mensosialisasikan pilgubri,”ucapnya, seraya menambahkan sukses pilgubri juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Terkait masukan yang disampaikan HM Harris terkait DPT dan adanya warga yang tidak memiliki identitas seperti warga di TNTN, Abdul Hamid mengatakan ini menjadi persoalan kita bersama.
“Persoalan adanya warga yang tidak masuk DPT, ini merupakan persoalan nasional, kita akan berusaha secara maksimal agar hak masyarakat tidak hilang, tentunya sepanjang tidak melanggar aturan,”ujarnya.
Disampaikan Abdul Hamid, terkait tahapan Pilgubri Riau sendiri, Insakallah dimulai Oktober dan pendaftaran balon bulan Desember nanti.
“Insya Allah Oktober mulai tahapan Pilgubri, kita berharap jadwal ini tidak bergeser,”katanya seraya mengatakan juga untuk DPT sendiri saat ini masih mengacu pada pilres lalu yakni 4. 208. 306
Kemudian terkait syarat dukungan untuk maju sebagai kontestan pilgubri lanjutnya bedasarkan dukungan partai dan jalur perseorangan.
“Kalau syarat perorangan adalah jumlah DPT 4.206.308 X 8,5 persen atau 357.706 DPT dan jalur parpol atau jumlah kursi adalah menimal 13 kursi atau jumlah 65 kursi DPRD Provinsi X 20 Persen. Di Provinsi Riau hanya Partai Golkar dan partai lain harus berkoalisi.(ZoelGomes)
