Ratusan Tenaga Kependidikan dan Guru Tak Miliki NUPTK di Pelalawan Terancam Tak Berlebaran.Dewan Sayangkan kebijakan Disdik Riau

Pelalawan,Riaudetil.com – ‎Masih soal pasca wewenang Sekolah Menengah Keatas diambil alih oleh Pihak propinsi masih saja mencatatkan segudang masalah.Salah satunya soal gaji yang besar kemungkinan tak akan dirasakan oleh tenaga kependidikan dan sejumlah guru yang belum memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) jelang menghadapi lebaran 1438 H.

Kondisi ini menjadi perhatian dari salah satu anggota DPRD Pelalawan H.Abdullah,S.Pd.‎Menurutnya,dapat dipastikan ratusan tenaga kependidikan seperti TU,penjaga sekolah,petugas kebersihan dan Labor tidak akan berlebaran karena mereka dimasukkan kategori honor komite sekolah yang gajinya hanya bisa dicairkan melalui dana Bosda yang notabene baru akan dibayarkan pada APBD-P.

” Sebab yang akan cair gaji guru SMA /SMK sebelum Lebaran.Gurupun yang sudah memiliki NUPTK dengan kriteria yang telah dikeluarkan melalui Surat yang dilayangkan oleh Dinas Pendidikan Pemprov Riau.Tentunya Surat yang dibuat tersebut amat disayangkan dan Kita sesalkan.Pasalnya data sejak November 2016 lalu sudah diberikan ke Propinsi. Lalu Kita pertanyaan solusi bagi tenaga pendidikan dan guru yang tidak memiliki NUPTK.Seharusnya hal seperti sudah diantisipasi bukannya malah seperti kejadiannya,” ungkap H.Abdullah politisi PKS yang juga Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Pelalawan ini kepada Riaudetil.com ‎Selasa (20/6/2017).

H.Abdullah,S.Pd menyampaikan masih ada peluang beberapa hari kedepan meski harapan sngat tipis untuk mencari solusi ini. ” Kalaupun tidak juga ada solusi tentu kebijakan ada dipihak Kepala Sekolahnya masing – masing untuk mencari jalan keluarnya. Saya kira ini menjadi catatan tinta merah bagi Disdik Propinsi,” tukas Sekretaris Fraksi Madani Pelalawan ini.

Riaudetilpun mencoba menghubungi salah satu Kepsek SMA di Pelalawan yakni ‎Emilia KH,S.Hum yang merupakan Kepala Sekolah SMA Bernas Kabupaten Pelalawan.Dikatakannya,untuk masalah ini memang Bernas ada kebijakan tersendiri. ” Kalau Bernas untuk guru yang belum terdaftar NUPTK nya hanya satu orang kemudian ditambah Tenaga Pendidikan.Kita tidak mungkin mendiamkan persoalan ini.Saya pribadi sebagai Kepala Sekolah ada kebijakan bersama para guru dengan meminjamkan sejumlah uang dari gaji atu uang pribadi untuk teman – teman guru maupun tenaga pendidikan yang belum bisa keluar gajinya.Memang ga’ bisa dipayakan dengan cara lain ya memang seperti ini konsekuensinya karena kita mengikuti ,” ucapnya.

Emilia mengakui masih banyaknya persoala – persoalan yang muncul pasca wewenang Sekolah Menengah Keatas diambil alih Propinsi. ” Ya tentu beda kondisinya dibanding masih wewenang Kabupaten/Kota daripada sekarang. Tentu Kita berharap adanya kejelasan program,kegiatan maupun kebijakan kedepannya yang tentunya menunjang kinerja dan meningkatkan kualitas pendidikan secara rill dan nyata.‎Jelasnya Kita berharap masih banyak perbaikan disana – sini sehingga tidak menjadi masalah baru terhadap berjalannya sistem Pendidikan atau menyangkut lkesejahteeraan para pengajar maupun tenaga pendidikan yang ada disekolah,” tutupnya. (ZoelGomes)

‎