Pelalawan, riaudetil. com – Bupati Pelalawan H. M. Harris secara blak – blakan dalam sambutannya dihadapan para ASN dan pejabat eselon yang dilantik pada.Jum’at (11/5/2018) malam menyampaikan bahwa dirinya telah menyimpan sejumlah nama ASN yang indisipliner dengan hanya mengandalkan finger print sistem kehadiran sidik jari.
” Kita sudah mengantongi siapa saja asn yang indisipliner yang hadir kekantor menggunakan fingerprint lalu datang kembali ke kantor saat akan pulang dan kembali melakukan fingerprint. Ini bentuk indisipliner yang nyata dan tentunya sanksi harus segera diberlakukan,” terang Bupati.
Bupati kembali mengingatkan ASN untuk kembali menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai ASN. ” Sebagai ASN fungsi dan tugas harus dijalankan penuh tanggubg jawab. Roda pemerintahan harus berjalan sebagaimana mestinya. Kemauan, semangat kerja, kinerja, loyalitas dan berinovasi dituntut kepada setiap ASN guna menjalankan program kegiatan pemerintahan,” ucapnya.
Tak puas dengan keterangan singkat soal asn yang memanipulasi finger print, riaudetil.com kembali mempertanyakan kepada orang nomor satu di kabupaten pelalawan ini usai acara pelantikan tepatnya disalah satu kedai kopi di Pangkalan kerinci.
Riaudetil. com kembali memastikan dan menanyakan kepada Bupati soal nama – nama ASN yang memanipulasi fingerprint. ” Ya pasti akan ketahuan, Saya juga tanpa sepengetahuan dari opd sering mendatangi kantor – kantor dari situ Kita tahu siapa – siapa yang tidak ngantor yang datang saat masuk dan kembali ke kantor saat akan masuk jam pulang. Baik itu kehadiran melalui digital fingerprint ataupun kehadiran manual berupa mengisi absensi yang disediakan, ” paparnya.
Riaudetil. com kembali menanyakan apakah ada nama – nama pejabat eselon yang dikantongi dengan pelanggaran yang sama yakni memanipulasi kehadiran, Bupatipun menjawab ada tanpa spesifik menyebutkan pejabat eselon II,III maupun eselon IV.
” Pejabat eselon ada yang Kita kantongi indisipner memanipulasi finger print.Kita ingatkan agar segera berubah. Kalau sanksi pasti diberlakukan secara bertahan mulai dari sanksi ringan sedang hingga berat seperti berupa teguran, penundaan promosi, penurunan jabatan bahkan sampai dipecat secara tidak hormat. Kita berharap ASN dan pejabat bekerja sesuai aturan dan penuh tanggung jawab. Sebagai abdi negara tentu harus memberi contoh uang baik dan bukan sebaliknya malah melanggar, ” tukasnya. (ZoelGomes)
