Ucapkan Selamat Atas Opini WTP, Mahasiswa Minta Pemkab lnhu Jangan Terlalu Euforia

RIAUDETIL.COM, RENGAT – Pemerintah Kabupaten lndragiri Hulu (lnhu) untuk yang keempat kalinya secara berturut-turut mendapat predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) secara berturut-turut sejak dipimpin oleh H. Yopi Arianto SE.

Selamat untuk Pemda lnhu yang telah mempertahankan predikat WTP dari BPK RI 4 kali berturut-turut, kata llham Permana salah seorang mahasiswa asal lnhu, Senin (1/6/2020) melalui pesan WA nya.

“Dikeluarkannya opini WTP dari perwakilan BPK Provinsi Riau untuk pemerintah daerah Kabupaten lnhu bukan berarti Pemerintah lnhu bebas dari korupsi,” kata llham Permana lagi.

Dikatakannya, pemberian opini WTP hanya bersifat administratif dan bahkan data pada 2018 menunjukkan bahwa ada 10 kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi walaupun mendapatkan predikat WTP.

“Pemda lnhu jangan terlalu euforia seakan predikat WTP dari BPK membuktikan bahwa kinerja mereka sudah sangat baik dan terbebas dari korupsi,” ungkapnya.

Seharusnya mereka juga fokus pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ), apakah turut mengimbangi kinerja WTP atau malah mendapatkan predikat C/D.

Dijelaskannya, LAKIP merupakan laporan yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN ataupun APBD.

“Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi manfaat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,” sambungnya.

Banyak SKPD di lnhu ini yang tidak pandai melaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBN/APBD. Salah satu contohnya, setelah melalui perdebatan panjang diparipurna DPRD mengenai uang jajan (anggaran makan minum) di satker anak buah bupati yang bernilai fantastis.

Dikatakannya juga, rendahnya nilai serapan PAD Kabupaten lnhu dibandingkan dari kemungkinan yang harusnya di dapatkan, kurang update nya data penerima bansos, serta aset aset pemda dan barang milik negara yang terbengkalai bisa menjadi tolok ukur kurang nya kinerja anak buah pak bos bekerja.

“Disini merupakan celah-celah korupsi dimana anggaran yang harusnya mampu dimaksimalkan untuk mendukung kegiatan, malah hanya digunakan separuhnya sedangkan separuhnya lagi masuk kedalam kantong pribadi,” ungkapnya lagi.

Pemda lnhu seharusnya menerapkan prinsip value for money dalam membelanjakan APBD agar tidak ada anggaran sia-sia, dimana pembelanjaan anggaran harus dioptimalkan pada pemberian pelayanan publik.

Sekali lagi selamat untuk Pemda lnhu yang telah mempertahankan predikat WTP dari BPK RI 4 kali berturut-turut, namun masih ada tanggung jawab yang harus diselesaikan demi pelayanan publik yang baik, pungkasnya. (Man)