Meski Setuju APBD Inhu 2021 Disahkan, Fraksi PKB dan PKS Beri Catatan Untuk Pemda Inhu

RIAUDETIL.COM, RENGAT – Meskipun menyetujui APBD Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) tahun 2021 disahkan sebesar Rp 1,4 triliun lebih, 2 (dua) Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memberikan catatan untuk Pemerintah Daerah. 

Hal ini disampaikan oleh Roesman Yaitim mewakili Badan Anggaran (Banggar) DPRD Inhu dalam Rapat Paripurna DPRD Inhu tentang pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah tentang APBD Inhu tahun 2021, Sabtu (28/11/2020) malam.

Bacaan Lainnya

“Lima dari Tujuh Fraksi Setuju APBD Inhu disahkan, sedangkan Dua Fraksi yaitu Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) setuju dengan catatan,” kata Roesman Yatim dalam laporannya.

Pertama, Fraksi PKB mengucapkan terimakasih kepada presiden Joko Widodo Datuk Sri Setia Amanah Negara dan Gubernur Riau Syamsuar atas masuknya anggaran senilai Rp1,2 milyar untuk pembiayaan pekerjaan pembangunan Jalan Petar – Selunak Peranap menuju Kecamatan Batang Peranap yang bernama jalan Dwi Marta yang sudah berulang kali roboh akibat diterjang banjir.

Kedua, Fraksi PKB menemukan selisih anggaran di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Dinas Ketahanan Pangan, anggaran tahun 2021 berkurang dari tahun sebelumnya 2020. Padahal, dua OPD tersebut dinilai bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Ketiga, ditemukan anggaran senilai Rp5,7 milyar dengan mata anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) di OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Fraksi PKB tidak bertanggung jawab terhadap nilai anggaran tersebut, sebab ditemukan juga anggaran tersebut pada tahun 2020 sebesar Rp500 juta.

Selanjutnya, Roesman Yatim membacakan catatan Fraksi PKS terhadap APBD Inhu tahun 2021. Diantaranya, OPD masih banyak menggunakan anggaran daerah yang bersifat konsumtif dan seremonial padahal suasana daerah masih dalam Pandemi Covid-19. 

Kemudian, meminta honorer Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) agar  ditambah, sebab saat ini honorer perangkat desa itu hanya Rp200 ribu perbulan.

Disisi lain, Fraksi PKS sangat menyayangkan tidak masuknya anggaran untuk pembangunan pasar Sri Gading Airmolek dalam APBD tahun 2021, serta dana hibah untuk LAMR Kabupaten Inhu. (man)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *