Pelalawan,riaudetil.com – Komisi III DPRD Pelalawan, Kamis (16/10/2025) telah menerima surat dari PT. Surya Bratasena Plantation (BSP) terkait berhalangan hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dijadwalkan pada Senin (20/10/2025) mendatang soal konflik PT.SBP dengan Anak Betino Suku Lubuk desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras terhadap areal hutan dan belukar kepungan sialang mudo.
” Ya Kita sangat menyayangkan pihak perusahaan PT.SBP yang melayangkan surat ke Komisi III DPRD Pelalawan perihal berhatyalangan hadir dalam RDP.Sehingga niat Kita untuk menyelesaikan masalah ini menjadi tertunda.Jika pihak perusahaan tidak mau hadir di RDP, Komisi III akan turun ke areal yang menjadi konflik,”beber Marwan politisi PKB yang merupakan salah satu anggota Komisi III DPRD Pelalawan kepada riaudetil.com, Sabtu (18/10/2025)
Menurut Marwan, Komisi III berencana mendudukkan pihak perusahaan PT.SBP bersama Anak Betino Suku Lubuk desa betung dan juga dihadiri Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pelalawan soal areal hutan dan belukar kepungan sialang mudo.
Dikatakan Marwan, Anak Betino Suku Lubuk pada tanggal 18 September 2025 telah menyurati DPRD Pelalawan terkait permohonan RDP.Dalam surat dibunyikan areal hutan dan belukar kepung sialang seluas 30 hektar merupakan hak ulayat adat dan warisan adat yang dilindungi secara turun temurun adalah milik anak betino suku lubuk.
” Anak Betino Suku Lubuk dalam surat permohonan RDP juga menyebutkan bahwa pada bulang desemver 2024 sudah terjadi perusakan dan penyerobotan dan beralih fungsi terhadap areal hutan dan belukar kepungan sialang mudo oleh pihak perusahaan PT.SBP yang kini belum ada penyelesaian,” ujar.
Marwan menjelaskan Komisi III hendak mendalami lebih lanjut permasalahan ini melalui RDP dengan menghadirkan juga instansi – instansi terkait.
” Namun jika pihak perusahaan berhalangan tentu Kita yang akan ke sana jemout bola untuk mengetahui permasalahan yang terjadi,” tukasnya. (ZG)
