Pelalawan,riaudetil.com – Tengku Azriwardi, ST Wakil Ketua II DPRD Pelalawan meminta kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengevaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makanan Gizi Gratis (MBG) diseluruh daerah tak terkecuali di Kabupaten Pelalawan.
” Termasuk melibatkan pemerintah daerah.Meski MBG program Nasional sudah seyogyanya melibatkan Pemerintah Daerah terutama terkait pengawasan terhadap SPPG yang menyediakan MBG itu sendiri,” terangnya.
Politisi PKB ini menyebutkan, maksud dari evaluasi ini lebih dikaitkan dengan rantai distribusi, mulai dari produksinya, pengawasan produksi makanannya, hingga distribusinya sampai ke sekolah-sekolah.
” Tentunya SPPG juga harus terdaftar dan memiliki izin resmi. vendor yang melaksanakan program MBG menyediakan personel yang berpengalaman di bidangnya.Dapur yang higienis dan pengawasan ketat dalam penyediaan MBG, ” ungkapnya.
Tengku Azriwadi juga meminta kepada yayasan – yayasan yang tempat bernaungnya SPPG agar memperketat pengawasan.
” Bagi SPPG yang melakukan kesalahan tentu Kita juga meminta ada sanksi atau peringatan agar hal – hal yang tidak diinginkan seperti keracunan dapat dihindari,” ungkapnya.
Meski program MBG ini masih banyak kekurangan, Tengku Azriwardi mengakui program ini sangat bernilai luhur tetapi harus terus menerus dievaluasi.
“Prinsipnya, program yang baik ini, program yang bernilai luhur ini, pada dasarnya masih carut-marut sehingga perlu dievaluasi,” tutupnya. (ZG)