RIAUDETIL.COM – Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan diri untuk menyambut era ‘new normal‘ untuk menghadapi Corona. Namun, ada sejumlah daerah yang belum siap menerapkan skema ‘new normal’ ini.
‘New normal’ atau normal baru adalah kondisi yang tak pernah sama dengan sebelumnya. Kebiasaan sehari-hari harus diubah menyesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
Langkah untuk menyambut era normal baru ini terlihat dari kegiatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meninjau Summarecon Mall Bekasi, Jawa Barat.
Jokowi tiba di Summarecon Mall Bekasi, Jawa Barat, Selasa (26/5/2020) pukul 13.53 WIB. Jokowi didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Dalam pernyataannya, Jokowi kembali mengingatkan soal penerjunan TNI-Polri untuk mendisiplinkan masyarakat di titik-titik keramaian guna memutus penyebaran COVID-19. Jokowi juga menyatakan ingin bangsa ini tetap produktif tapi aman dari COVID-19.
“Kita ingin tetap produktif tapi aman COVID. Produktif dan aman COVID, ini yang kita inginkan,” kata Jokowi.
Jokowi juga menyinggung angka penyebaran COVID-19 di Bekasi yang disebutnya berada di bawah 1. Jokowi ingin ini dipertahankan dan tak tertutup kemungkinan daerah lain akan diperlakukan seperti Bekasi.
Namun, ada sejumlah daerah yang masih enggan menerapkan skema normal baru karena belum siap. Berikut ini daftar daerah yang masih enggan menjalankan normal baru.
Jawa Tengah
Gubernur Ganjar Pranowo berbicara soal skenario pemberlakuan ‘new normal’ atau normal baru di Jawa Tengah. Salah satunya syarat grafik kasus virus Corona (COVID-19) di Jateng harus turun lebih dulu.
“Tapi kita belum akan melakukan normal baru dalam waktu pendek. Kalau nanti kita melihat grafiknya masih tinggi tentu normal baru belum bisa kita terapkan. Grafiknya harus turun dulu. Kalau sudah mulai turun ekstrem sampai hampir menyentuh batas bawah, nah itu normal baru bisa. Sekarang kita latihan dulu,” kata Ganjar kepada wartawan di rumah dinasnya, Semarang, Selasa (26/5/2020).
Ganjar menekankan saat ini merupakan masa latihan karena penerapan ‘new normal’ harus melihat kasus Corona yang terjadi. Jika kasus sudah mulai landai, ‘new normal’ bisa dijalankan.
Selain itu, agar jalannya ‘new normal’ bisa optimal, Ganjar berharap kepala daerah mengeluarkan regulasi.
Ganjar mengatakan panduan penerapan ‘new normal’ telah dia terima, demikian pula para bupati dan wali kota. Instansi pemerintah harus memberi contoh terlebih dahulu sebelum masyarakat menerapkannya. Maka Ganjar menyebut penataan dilakukan mulai hari ini.
“Jadi yang layanan umum mesti mengikuti protokol kesehatan, biasanya yang berhubungan dengan masyarakat langsung ada tabir pembatasnya. Yang back office mereka kita minta untuk mengatur jaraknya agar tidak terlalu dekat,” ujar Ganjar.
Ganjar berharap instansi atau perkantoran swasta juga mulai melakukan penataan untuk penerapan ‘new normal’. Ganjar mencontohkan salah satu pabrik di Kudus sudah bisa menerapkannya.
“Di Kudus kemarin sudah ada yang menerapkan, maka beberapa pabrik juga kita minta untuk melakukan itu agar bisa ditiru. Pasar-pasar di Salatiga juga telah lebih dulu,” ujarnya.
Jawa Timur
Sikap senada disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Khofifah menyatakan Jatim belum akan menerapkan hal tersebut.
“Hari ini kita tentu belum akan menerapkan ‘new normal’. Tetapi secara parsial kita mendiskusikan dengan berbagai kalangan secara terbatas,” kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (26/5/2020).
Meski belum akan menerapkan, Khofifah mengaku tidak menutup kemungkinan akan menerapkan ‘new normal’ di Jatim. Dirinya masih berdiskusi dengan berbagai pihak terkait hal tersebut.
“Nanti misalnya kalau kita akan memasuki ‘new normal’ seperti apa. Format-format diskusi dan FGD secara virtual dengan melibatkan BI dan OJK serta ekonom terus dilakukan. Dan kita akan menyiapkan berbagai tahapan. Saya minta ada plan A, B, C. Tetapi itu semua baru akan kita laksanakan setelah rate of transmission kita memastikan di bawah 1,” jelas Khofifah.
“Jadi kita akan memastikan bahwa penurunan dari rate of transmission ini menjadi penting untuk kita menjadikan patokan kapan kita akan memulai ‘new normal’. Hari ini konsentrasi kita adalah pada penurunan penyebaran dan penghentian penyebaran,” terangnya.Untuk rate of transmission, menurut Khofifah data hingga hari ini Jatim masih berada di angka 1,32. Terkhusus di Surabaya angkanya mencapai 1,6.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismahari menganggap penerapan ‘new normal’ belum saatnya dilakukan. Terlebih di Surabaya.
“Nanti aja, belum saatnya. Nanti minggu depan aja ya kita lihat,” kata Risma kepada wartawan di Balai Kota Surabaya, Selasa (26/5/2020).
Risma sepertinya belum bersedia menanggapi tentang ‘new normal’. Alasannya, saat ini Pemkot Surabaya sedang fokus pada penanganan Corona.
Terlebih para tenaga medis yang saat ini tengah berjuang membantu pasien memerangi virus Corona. Tapi, Risma berjanji akan menyampaikan tentang ‘new normal’ kepada masyarakat.
“Karena ini para tenaga medis masih berjuang, nanti insyaallah saya akan sampaikan,” pungkas Risma
NTT-Sumatera Utara
Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 NTT, Marius Ardu Jelamu, mengatakan wilayahnya belum siap dibuka karena jumlah kasus yang menurutnya ‘sedang bereskalasi’.
Jumlah kasus positif di wilayah NTT kini mencapai 79 (data 21/05). Tiap hari, kata Marius, laboratorium di wilayahnya hanya bisa menguji 40-50 spesimen.
Maka itu, ia meminta pemerintah melihat ke fakta lapangan sebelum menetapkan kebijakan. “Sudah siap itu prediksi pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Bukan karena kita merasa aman lalu kemudian siap membuka diri,” ujar Marius.
“Perlu hati-hati karena kabupaten-kabupaten di NTT ada yg di darat, dan yang di pulau tersendiri. Walau di darat ada yang zona hijau, bukan nggak mungkin suatu waktu akan tertular juga,” ujarnya.
Di Sumatera Utara, yang menurut Kepala Gugus Tugas COVID-19 Doni Monardo, 16 kota atau kabupatennya siap dibuka, juga nyatanya belum siap melakukan protokol ‘new normal’ karena peningkatan kasus yang tinggi,
“Kalau sampai saat ini, angka COVID-19 masih terus meningkat. Kalau siap nggak siap, ya belum siap juga,” ujar juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Sumatera Utara, Whiko Irwan. Jumlah kasus di wilayah itu mencapai 273 kasus (21/5).*(dc)
