RIAUDETIL.COM, RENGAT – Ilham Pramana, Sapma Pemuda Pancasila meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Indragiri Hulu (Inhu), Riau agar memperkuat pengawasannya di semua proses tahapan Pilkada 2024.
Ketika dikonfirmasi mengatakan, bahwa menciptakan Pilkada yang bersih, jujur, dan adil yakni tidak terlepas pengawasan ketat dari Bawaslu.
“Saya berharap nantinya akan lahir pemimpin yang berintegritas dan mampu membawa Inhu yang lebih baik lagi dari masa ke masa, dan proses itu dimulai dari pengawasan yang ketat,” ujarnya, Sabtu (16/11/2024).
Ilham berharap proses pengawasan Pilkada di Inhu bisa menjadi contoh bagi daerah lain dan menghasilkan pemimpin berintegritas dari setiap Pilkada dimasa akan datang.
Menurutnya, sebagai bentuk komitmen untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran, Sapma PP siap melakukan pengawasan hingga ke level desa/kelurahan apabila diperlukan untuk mensukseskan pelaksanaan Pilkada 2024.
“Pengawasan pemilihan umum sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya partisipasi masyarakat menggunakan hak suaranya, dan mengawasi jalannya pemilihan tersebut agar terhindar dari praktek-praktek kecurangan yang dapat mencederai jalannya demokrasi,” tegasnya.
Ia menyebutkan, Kabupaten Inhu harus mampu menjadi contoh dalam pelaksanaan kontestasi Pilkada, namun untuk dapat mensukseskan pesta demokrasi tersebut keseriusan, kenetralan, keterlibatan dan peran serta seluruh pihak sangat menentukan hasil Pilkada menjadi bermutu dan bermartabat di mata semua orang.
“Mari kita ciptakan Pilkada yang baik dan bertanggung jawab dengan mendukung kinerja Bawaslu sebagai pengawas Pilkada, sehingga dapat membuktikan bahwa Inhu memang layak mendapatkan dan dijadikan percontohan dalam pengawasan Pilkada serentak tahun 2024 ini,” ungkapnya.
Sementara, Ketua Bawaslu Inhu, Dedy Risanto mengungkapkan bahwa sebagai langkah yang dilakukan untuk mengoptimalkan pengawasan Pilkada dari berbagai aspek, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan setiap tahapan Pilkada.
“Kita telah melantik jajaran sampai ke level desa, dimana 42 pengawas di 14 kecamatan, dan PKD sebanyak 194 orang serta pengawas TPS berjumlah 853 orang,” tuturnya.
Selain itu, pihaknya mengaku telah melakukan sosialisasi dan pengawasan partisipatif kepada masyarakat, organisasi, lembaga masyarakat, mahasiswa, pemilih pemula hingga Partai politik dan Tim kampanye.
“Pengawasan Pilkada tidak dapat dilakukan sendiri, butuh kerjasama stakeholder terkait diantaranya pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta melakukan sosialisasi netralitas ASN, TNI-POLRI, kepada desa dan perangkat desa,” pungkasnya.***
