RIAUDETIL.COM, RENGAT – Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) DPRD Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) dalam pandangan umumnya terhadap penyampaian APBD Perubahan tahun 2020 menyampaikan beberapa hal
Diawal penyampaiannya Ketua Fraksi PKB DPRD Inhu Dodi Irawan S.Hi menilai pemerintah daerah tidak bersinergi dalam melaksanakan prioritas pembangunan nasional dalam pandemi covid-19.
“Kami menilai pemerintah tidak barsinergi dengan prioritas pembangunan Nasional dalam pandemi covid l9 ini,” katanya.
Seperti progam kampung unggul yang dicanangkan Polri/TNI dan kementerian terkait, masyarakat perlu pangan yang mudah, karena masyarakat susah.
“Kami masih menilai perhatian dan penganggaran merintah kurang peduli dengan permasalahan pangan dan pemerintah masih terkesan konsumtif dan tidak menyentuh masyarakat,” paparnya.
Begitu pula UMKM yang kurang penganggaran, UMKM terkesan dibiarkan hidup sendiri dan mencari solusi sendiri dalam pandemi covid-l9.
Berikutnya bidang pendidikan, anak-anak kita belajar dari rumah, fraksi PKB banyak menerima masukan dari masyarakat bahwa anak didik masih kesulitan mendapatkan kuota internet.
“Lebih miris lagi ada desa yang belum punya signal, seharusnya menjadi perhatian terkini pemerintah dalam situasi pandemi, harusnya ini menjadi perhatian utama pemerintah, karena pendidikan adalah amanat undang-undang,” paparnya.
Selanjutnya adalah Bidang Kesehatan, keadaan masyarakat sedang terpuruk dan terancam, masyarakat ketakytan karena wabah corona, masyarakat butuh hand sanitizer, masyarakat butuh masker, masyarakat juga butuh tempat mencuci tangan ditempat umum.
“Pemerintah harus hadir terdepan dalam melindungi dan menjaga kesehatan masyarakat dengan wajib mengadakan alat pelindung diri bagi setiap masyarakat,” ujarnya.
Jangan sekedar menghimbau agar melakukan protokol kesehatan, tapi mesti dengan solusi pengadaan APK dalam protokol kesehatan, begitu juga dengan APK tenaga medis dan insentifnya mesti diprioritaskan, karena mereka garda terdepan, mereka juga pahlawan kemanusiim kita dalam pandemi covid-l9.
Kemudian Dodi juga meminta Pemerintah Daerah untuk mereviu kembali program pembangunan daerah yang belum tercapai bahkan belum tersentuh sama sekali dalam penggunaan anggaran belanja daerah terutama di bidang infrsstuktur yang belum seimbang dan porposional.
“Kami masih menemukan jalan-jalan utama kabupaten yang ada di desa-desa yang belum layak dan belum tersentuhvAPBD maupupun APBD-P sama sekali,” paparnya lagi.
Contohnya jalan Desa Titian Resak, Petala Bumi, Sibabat, Alim, Sipang, Batu Papan, Sanglap, Pematang Jaya, -Sungai Baung dan Bukit Petaling yang tidak jauh dari perkantoran.
“Rakit kulim hampir menyeluruh setiap desa berlumpur dan hancur, bahkan tidak jauh dari depan kantor Camat Rakit Kulim layak menggunakan rakit karena jalan berdanau,” ujarnya lagi.
Kecamatan Kelayang jalan Lebuh Pendek, Paku l, Paku 2, Tanjung Beludu, Polak Pisang, Koto Medan, Sungai Golang, Pelangko, Titian Modang dan desa-desa lainnya, begitu juga dengan Kecamatan Batang Peranap, separuh dari kecamatan tersebut dan lima desa diatas kondisinya cukup menperihatinkan.
“Sencano Jaya, Pesajian, Sungai Aur, Peladangan dan Punti Kayu jembatan putus dari tiga tahun yang lalu, dari kantor kecamatan Batang Peranap menuju dan pesajian,” ungkapnya.
Begitu juga jalan Dwi Marta Kecamatan Peranap, belum juga mendapatkan jalan permanen, jalan seberang kota Rengat ruas jalan Telok Erong Kampung Pulau kondisinya sudah sangat parah dan berlobang tak kunjung diperbaiki.
“Infrastruktur jalan Pemda menuju Pulau Jumat terputus bertahun-tahun tidak ada solusi,” tegasnya.
Selanjutnya Lubuk Batu Jaya, ruas jalan Rimpian – Sei Beras Beras Hilir, Rimpian – Lubuk Batu Tinggal, Tasik Juang – Pontian Mekar, bahkan Jalan Kelas 3 C turun kelas menjadi jalan Krokos yang sumber dananya dari masyarakat.
“Terakhir gerbang pontong yang membuat miris dan memalukan marwah masyarakat Inhu,” pungkasnya. (Man)
