Pelalawan,riaudetil.com – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tuah Sekata Kabupaten Pelalawan membeberkan data laba tahunan hingga alokasi program Community Social Responsibility (CSR) di hadapan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan, Senin (10/8/2026).
Manajemen Perumda Tuah Sekata menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPRD Pelalawan di ruang rapat lantai l gedung Dewan. Rapat membahas beberapa poin penting terkait kegiatan bisnis yang dijalankan Perumda Tuah Sekata sebagai perusahaan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan. Ditambah lagi Direktur Utama (Dirut) Perumda Tuah Sekata Denny Gunawan masih baru menjabat empat bulan lebih setelah dilantik Bupati Pelalawan H Zukri pada Bulan Maret lalu.
Pertemuan dipimpin anggota Komisi II DPRD Pelalawan Ferly Azhari didampingi M Sohibul Ahsan, dan Asnol Mubarack. Sedangkan manajemen Perumda Tuah Sekata yang hadir yakni Dirut Denny Gunawan beserta direktur operasional maupun jajaran manager. Hadir juga Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Pelalawan Juhermansyah.
“Selama ini Perumda Tuah Sekata telah menjalankan bisnis di bidang kelistrikan. Bisa dijelaskan berapa laba dan alokasi CSR ,” sebut Ferly Azhari usai membuka rapat.
Pemda Pelalawan saat ini mengalami defisit anggaran akibat pemangkasan dana transfer pusat. Sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) musti ditingkatkan untuk memenuhi belanja daerah. Jadi kontribusi laba dari perusahaan daerah seperti Perumda Tuah Sekata sangat bermanfaat.
Anggota DPRD lainnya, Asnol Mubarack mempertanyakan persoalan seputar tunggakan pelanggan yang membludak. Kemudian kabar terkait utang Perumda Tuah Sekata terhadap PT RPE selaku pemasok daya yang dikelola perusaahan plat merah itu kepada pelanggan sesuai dengan kontrak.
“Kami membutuhkan penjelasannya,” beber politisi Partai Demokrat ini.
Dirut Perumda Tuah Sekata Pelalawan, dr Denny Gunawan, mengungkapkan ia masih baru menjabat sejak Maret lalu atau belum genap lima bulan memimpin perusahaan pkat merah itu. Tapi pihaknya berupaya untuk membangunkan PD Tuah Sekata agar lebih baik lagi kedepan. Salah satunya peningkatan laba perusahaan.
“Terimakasih kepada Komisi ll yang merupakan mitra kerja kami dan sudah banyak memberikan masukan kepada kami,” kata Denny Gunawan.
Denny Gunawan merincikan setiap tahun perusahaan mencatat laba yang bagus berdasarkan data laba yang diterima sejak tahun 2021 sampai 2025.
Pada tahun 2021 Perumda Tuah Sekata mencatat laba Rp 2.757.568.648 dipotong pajak Rp 640.330.972 dengan laba bersih Rp 2.117.237.676. Dari laba bersih itu dialokasikan dana Community Social Responsibility (CSR) Rp 211.723.768.
Kemudian di 2022 laba perusahaan Rp 1.416.733.356 dipotong pajak Rp 402.866.725 sehingga laba bersih Rp 1.013.866.631. Dari jumlah bersih itu disalurkan Rp 101.386.663. Laba tahun 2023 kembali menurun Rp 903.049.656 dan setelah dipotong pajak Rp 355.538.700, laba bersih jadi Rp 547.510.956. Kemudian dialokasikan Rp 101.289.527 untuk CSR tahun itu.
Selanjutnya pada 2024 laba dibukukan Perumda Tuah Sekata turun lagi Rp 874.016.850 dan dipotong pajak Rp 279.132.260 menjadi Rp 594.884.590. Alokasi CSR sebesar Rp 104.104.803. Terakhir pada 2025 laba tercatat Rp 1.382.386.917 dipotong pajak Rp 515,650.583 menjadi Rp 866.736.334. CSR yang dialokasikan mencapai Rp 108.342,042.
“Kita berencana pengembangan bisnis Perumda Tuah Sekata, tak cuma pengelolaan listrik saja kedepan. Agar laba tahunan meningkat,” sebut Denny Gunawan.
Terkait aset perusahaan yang dikabarkan tak tercatat dalam bentuk kapal atau speedboat. Hal itu dibantah oleh Denny Gunawan. Selama ini perusaahan daerah tidak pernah membeli kapal atau tak punya aset dalam bentuk alat transportasi air. Kabar itu hanyalah isu yang dihembuskan oleh pihak-pihak tak bertanggungjawab.
“Utang ke PT RPE itu memang ada dan kami mencicilnya setiap bulan,” sebutnya.
Untuk tunggakan pelanggan, sambung Denny, tercatat cukup banyak. Bahkan angkanya mencapai Rp 3 miliar jika dijumlahkan. Pihaknya telah berupaya melakukan penagihan kepada pelanggan yang membandel tak membayar tagihan, termasuk memberikan sanksi pemutusan arus. (ZG)