RIAUDETIL.COM, INHU – Tanggal 5 Januari merupakan hari bersejarah bagi Kota Rengat Ibukota Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), dimana pada hari itu pada tahun 1949 terjadi Agresi Militer Belanda yang mengorbankan ribuan orang warga sipil, termasuk Bupati Tulus (Bupati Inhu saat itu).
Atas dasar hal tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) Inhu menggelar berbagai kegiatan pada tanggal 5 Januari dalam rangka memperingati hari tersebut, pada tahun 2026 ini upacara peringatan 5 Januari dipimpin oleh Bupati Inhu Ade Agus Hartanto SSos MSi.
“Maka hari ini, ketika kaki kita berdiri dalam upacara kehormatan, sesungguhnya jiwa kita sedang mengenang bahwa negeri ini merdeka bukan karena hadiah, tetapi karena perjuangan dan ridhonya,” kata Bupati Inhu dalam sambutannya.
Hari ini, 5 Januari bukanlah hari biasa bagi Inhu, hari ini adalah hari duka, hari perjuangan dan hari kehormatan. Pada 5 Januari 1949 di Kota Rengat telah terjadi sebuah tragedi kemanusiaan yang dikenal sebagai peristiwa berdarah pembantaian rakyat sipil oleh tentara kolonial Belanda.
“Pada hari itu rakyat yang tidak bersenjata, para pemuda, tokoh masyarakat bahkan perempuan dan anak-anak menjadi korban kebrutalan penjajah,” ujarnya.
Mereka gugur bukan karena kelemahan, tetapi karena keberanian mempertahankan martabat bangsa. Rengat menjadi saksi bahwa kemerdekaan Indonesia tidak datang dengan damai, tetapi ditebus dengan darah dan nyawa.
“Sejarah ini wajib kita kenang, bukan untuk membuka luka lama, tetapi untuk menegaskan jati diri kita sebagai daerah yang lahir dari semangat perlawanan dan keberanian,” ujarnya lagi.
Upacara hari ini juga memiliki makna strategis, karena menjadi apel perdana Pemkab Inhu di tahun 2026.
“Saya sengaja mengawali tahun kerja dengan mengenang peristiwa berdarah ini, agar setiap ASN memahami bahwa pengabdian kita hari ini adalah kelanjutan dari perjuangan para pahlawan kemarin,” sambungnya.
Jika dahulu rakyat rengat berani melawan senjata dengan tekad, maka hari ini kita dituntut melawan kemalasan, ketidakdisiplinan, pelayanan yang lamban serta pengelolaan anggaran yang tidak bertanggungjawab.
“Inilah esensi gerakan perubahan Inhu Maju yang saya dan wakil Bupati canangkan,” tegasnya.
Dikatakannya, gerakan perubahan Inhu Maju adalah gerakan reformasi kerja yang menuntut perubahan nyata, bukan simbolik.
“Untuk itu saya tegaskan beberapa hal penting: Pertama, Pelayanan Publik harus berubah, tidak boleh ada lagi pelayanan yang berbelit, tidak ramah dan tidak pasti. ASN harus hadir sebagai pelayan rakyat bukan sebagai penguasa kecil dibalik meja,” ujarnya lagi.
Kedua, disiplin ASN adalah harga mati. Disiplin waktu, disiplin kinerja, disiplin berpikir dan disiplin etika.
“Tahun 2026 tidak memberi ruang bagi ASN yang berkerja asal hadir, asal laporan dan asal selesai,” ujarnya lagi.
Ketiga, pelaksanaan anggaran 2026 harus tepat waktu dan tepat sasaran, tidak boleh lagi ada keterlambatan kegiatan, penumpukan anggaran di akhir tahun atau program yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat.
“Setiap kepala perangkat daerah bertanggung jawab penuh atas kinerja dan serapan anggarannya, saya ingin tegaskan bahwa jabatan adalah amanah perjuangan bukan pasilitas kenyamanan,” tegasnya lagi.
Dirinya berharap semoga momentum peringatan peristiwa Rengat Berdarah 5 Januari ini menjadi cermin moral dan sumber kekuatan bagi kita semua dalam mengabdi kepada masyarakat, daerah dan negara.
Dia mengajak kita belajar dari sejarah Rengat Berdarah, para pejuang tidak menunggu perintah untuk berkorban, mereka bergerak karena kesadaran dan kecintaan kepada daerah dan bangsa.
“Maka hari ini saya menuntut kesadaran yang sama dari seluruh ASN berkerja dengan hati, dengan keberanian dan dengan tanggungjawab,” pungkasnya.
Hadir dalam upacara yang digelar di halaman kediaman bupati tersebut Wakil Bupati, Ketua dan Anggota DPRD, Forkopimda, Kepala Kantor Kementerian Agama, Para Pejabat di Lingkungan Pemkab Inhu, Pimpinan Instansi Vertikal dan Lembaga, Keluarga besar ASN, serta undangan lainnya. (Man)