RIAUDETIL.COM, RENGAT – Bupati Indragiri Hulu (Inhu) Rezita Meylani Yopi SE terima kunjungan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau di Ruang Rapat Narasinga Lanai II Kantor Bupati, Selasa (17/10/2023).
Kehadiran BPK RI Perwakilan Provinsi Riau ini dalam rangka Entry Meeting pemeriksaan rinci kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan pembangunan desa terpadu.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Roma Doris SS, MPS, M.Eng menyampaikan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan sebelumnya dimana pada entry meeting kali ini dalam rangka pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah daerah Kabupaten Inhu dalam penguatan kelembagaan Pemerintah desa dalam melihat kinerja pemerintah dalam pembangunan desa terpadu tahun anggaran 2023.
Perwakilan tim BPK Provinsi Riau, Anita Irma Anggraini selaku tim pengendali teknis mengatakan tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memeriksa kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam penguatan kelembagaan desa, pengendalian penggunaan dana desa dan pengelolaan bumdes untuk mendukung pembangunan desa terpadu.
“Diharapkan Pemeriksaan ini dapat dilaksanakan tepat waktu dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan,” tambah Anita
Terakhir Anita juga menginformasikan jadwal pemeriksaan tersebut akan berlangsung selama lebih kurang 32 hari mulai pada tanggal 17 Oktober sampai dengan 16 November 2023.
Sementara itu, Bupati Inhu mengatakan Bahwa implementasi ataupun aksi-aksi yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yaitu dengan pemberdayaan dari sektor-sektor terkait, mengenai penguatan ekonomi Desa sudah dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur dan lainnya.
“Kepada seluruh OPD terkait, Camat dan Kepala Desa diharapkan untuk memanfaatkan momen ini untuk bisa saling berdiskusi agar nantinya bisa melahirkan ide-ide atau perbaikan serta rekomendasi yang diberikan oleh tim BPK agar pengaplikasian dari pembangunan desa terpadu ini benar-benar bisa kita laksanakan di Kabupaten Inhu,” ucap Rezita
Terakhir Rezita juga menyampaikan agar masing-masing perangkat daerah dapat menyampaikan berbagai informasi yang diperlukan dalam pengukuran kinerja pemerintah daerah terkait pembangunan desa terpadu tersebut dan saling berkoordinasi untuk dapat memberikan data atau dokumen yang diperlukan oleh tim BPK RI.
Tampak hadir pada kegiatan entry meeting Kepala OPD terkait, para Camat serta perwakilan dari Kepala Desa. (man)
