DPRD Inhu Minta 64 Kepsek Mengundurkan Diri Tidak Lagi di Tempatkan Sebagai Kepala Sekolah

RIAUDETIL.COM, RENGAT – Mundurnya 64 orang kepala sekolah (Kepsek) dari SMP Negeri di Kabupaten Indragiri hulu (Inhu), menyebabkan terjadinya kekosongan kepala sekolah, dengan kondisi tersebut kepala Tata Usaha atau wakil kepala sekolah diharapkan bisa menjalankan tugas-tugas Kepsek, agar tidak terjadi stagnasi dalam pengelolaan sekolah.

Demikian dikatakan anggota DPRD Inhu Martimbang Simbolon kepada wartawan Kamis (23/7/2020) lalu kepada wartawan di ruangan Komisi ll DPRD lnhu.

“Dengan mundurnya Kepsek SMP Negeri se-Inhu dengan alasan dana BOS, maka kita minta Kepsek yang mundur dari jabatan ini tidak lagi di tempatkan sebagai Kepsek, sebab mengundurkan diri dari jabatan adalah hak setiap orang yang di amanahkah jabatan,” kata politisi partai Perindo Inhu ini.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan anggaran negara yang disalurkan pemerintah untuk menunjang proses belajar -mengajar pada bidang pendidikan.

“Kalau Kepsek yang mengelola dana BOS ditanya untuk apa dan bagaimana menggunakan anggaran tersebut, tetapi kepsek merasa di tekan, ada apa dengan Kepsek, kalau mereka benar mengapa takut,” ujarnya.

Di Kabupaten Inhu ini masih banyak guru yang mampu dan layak serta memiliki rasa bertanggung jawab terhadap pengelolaan sekolah dan pengelolaan dana BOS dengan benar.

Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi ll DPRD Inhu lainnya Sahriyal yang berasal dari Dapil lll lnhu.

Menurutnya sejumlah bangunan SMP di daerah dapil III kondisinya memprihatinkan, kondisi tersebut mungkin diakibatkan dari jabatan kepsek tidak dijabat oleh orang yang profesional.

“Banyak guru yang bagus, segera terima pengunduran diri 64 Kepsek dan segera seleksi untuk Kepsek yang baru, agar tidak mempengaruhi proses belajar mengajar,” ujar Syarial politisi PKPI ini.

Menurut Syarial, jika saja Kepsek SMP tidak ada yang mengundurkan diri di Inhu maka, dirinya akan mengusulkan untuk dilakukan evaluasi terhadap sejumlah Kepsek SMP yang sudah di tinjaunya.

“Bukan hanya laporan, saya lihat langsung, mulai dari pagar, meja kursi dan lainya tidak layak, seperti sekolah yang tidak di urus,” ucapnya.

Untuk uji petik pengelolaan dana BOS di tingkat SMP daerah Dapil III, Syarial meminta instansi terkait membuka hasil audit penggunaan dana BOS di SMP Negeri 1 Kelayang, pungkasnya. (Man)