RIAUDETIL.COM, SELATPANJANG – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti menunjukkan keseriusan penuh dalam memperjuangkan tambahan anggaran dari pemerintah pusat demi mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya sektor jalan yang hingga kini masih menjadi perhatian utama masyarakat.
Dalam rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), para wakil rakyat merumuskan strategi terarah agar usulan daerah tidak sekadar menjadi dokumen, melainkan benar-benar tembus dalam skema pendanaan nasional.
Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Sekretariat DPRD itu dipimpin langsung Ketua Komisi II, Syaifi, didampingi Sekretaris Jani Pasaribu dan seluruh anggota komisi yakni Sopandi, Al Amin, Lianita, H. Atan, serta Suji Hartono. Kehadiran lengkap lintas fraksi tersebut menegaskan bahwa perjuangan anggaran pusat menjadi agenda bersama, bukan kepentingan kelompok tertentu.
Ketua Komisi II, Syaifi, menegaskan bahwa DPRD tidak ingin pembangunan di Meranti berjalan lambat akibat keterbatasan fiskal daerah. Menurutnya, diperlukan langkah jemput bola dengan komunikasi politik yang kuat serta kesiapan dokumen teknis yang matang.
“Kita menyadari kemampuan APBD sangat terbatas untuk menjawab seluruh kebutuhan infrastruktur yang mendesak. Karena itu, DPRD berkomitmen memperjuangkan dukungan dari pemerintah pusat. Ini bukan hanya soal anggaran, tapi soal keadilan pembangunan bagi masyarakat Meranti,” ujarnya dengan tegas.
Ia menambahkan, kondisi sejumlah ruas jalan yang masih membutuhkan peningkatan harus menjadi prioritas dalam usulan ke pusat, sebab infrastruktur jalan merupakan urat nadi pergerakan ekonomi, distribusi barang, hingga akses pelayanan publik.
Senada dengan itu, anggota Komisi II DPRD, Sopandi, menekankan pentingnya keselarasan antara perencanaan teknis dan strategi politik. Ia menyebut, keberhasilan menjemput dana pusat tidak hanya bergantung pada kebutuhan, tetapi juga pada bagaimana usulan tersebut disusun secara argumentatif dan sesuai dengan prioritas nasional.
“Kolaborasi ini penting agar usulan daerah disampaikan secara terstruktur dan diperjuangkan langsung melalui fraksi-fraksi yang ada di DPR RI. Kita ingin setiap program yang diusulkan memiliki dasar kajian kuat sehingga peluang untuk disetujui semakin besar,” ujar Sopandi.
Menurutnya, DPRD akan mengawal proses ini secara berkelanjutan, termasuk mendorong penjadwalan hearing dengan fraksi-fraksi di DPR RI agar komunikasi tidak terputus di tengah jalan.
“Kita tidak boleh terlambat masuk dalam siklus perencanaan nasional. Begitu jadwal dibuka, kita harus siap bergerak dengan data yang solid dan prioritas yang jelas,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Rahmat Kurnia ST yang hadir bersama jajaran teknis memaparkan sejumlah program prioritas yang telah disiapkan, mulai dari pembangunan dan peningkatan ruas jalan strategis hingga infrastruktur pendukung lainnya. Ia memastikan pihaknya telah menyusun dokumen perencanaan lengkap agar dapat langsung diusulkan ketika peluang pendanaan terbuka.
“Kami sudah memetakan kebutuhan infrastruktur berdasarkan urgensi dan dampaknya bagi masyarakat. Dengan dukungan DPRD dalam memperjuangkan di tingkat pusat, kami optimistis usulan ini bisa mendapatkan perhatian serius,” ungkap Rahmat.
Rapat tersebut menyepakati bahwa langkah lanjutan adalah menunggu penjadwalan resmi dari Pemerintah Daerah untuk melakukan hearing langsung dengan fraksi-fraksi DPR RI. Momentum ini dinilai sangat krusial agar perjuangan anggaran pusat dapat dilakukan secara tepat waktu dan terarah.
Dengan sinergi yang semakin solid antara Komisi II DPRD dan PUPR, harapan akan percepatan pembangunan infrastruktur di Kepulauan Meranti semakin menguat. DPRD pun menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan memastikan setiap peluang anggaran pusat dapat dimanfaatkan secara maksimal demi meningkatkan konektivitas wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (adv)