Bono Mendunia dan Sentra Produksi Pangan, Tapi Jalan Tertinggal. Pemprov Riau Harus Prioritaskan !

Oleh: Dr. Ragil Ibnu Hajar, S.H., M.Kn.

Akademisi

Kondisi Jalan Lintas Bono yang hingga kini rusak parah dan sangat memprihatinkan patut menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Riau. Persoalan ini tidak boleh dipandang semata-mata sebagai persoalan infrastruktur jalan, tetapi harus dilihat sebagai persoalan pembangunan wilayah, penguatan ekonomi masyarakat, ketahanan pangan, serta pengembangan pariwisata yang memiliki kepentingan strategis bagi Provinsi Riau dan Indonesia.

Sudah saatnya percepatan pembangunan Jalan Lintas Bono ditempatkan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Riau bersama pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, dan seluruh pemangku kepentingan terkait harus memiliki komitmen yang konkret, terukur, dan berkelanjutan. Masyarakat tidak cukup hanya diberikan janji pembangunan, tetapi membutuhkan kepastian realisasi.

Jalan Strategis, Bukan Sekadar Jalan Penghubung

Jalan Lintas Bono merupakan jalur strategis yang menghubungkan kawasan Jalan Lintas Timur Sumatera, Exit Tol Pekanbaru–Rengat, kawasan wisata Bono, Pelabuhan Sokoi hingga wilayah Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan dokumen usulan pembangunan, panjang keseluruhan ruas jalan provinsi ini mencapai 232,71 kilometer, dengan 189,87 kilometer berada di Kabupaten Pelalawan. Hingga tahun 2025, pembangunan jalan beraspal telah mencapai sekitar 89 kilometer. Namun, masih terdapat sejumlah ruas yang membutuhkan peningkatan kualitas, penimbunan, dan penanganan serius.

Artinya, pekerjaan pembangunan belum selesai. Ruas Simpang Bunut–Teluk Meranti, Teluk Meranti–Sebekek, hingga Sebekek–Sokoi membutuhkan perhatian dan penanganan secara bertahap dengan target yang jelas.

Kepentingan Ketahanan Pangan Nasional Harus Menjadi Pertimbangan Utama

Salah satu alasan mendasar mengapa pembangunan Jalan Lintas Bono harus diprioritaskan adalah keberadaan Kecamatan Kuala Kampar sebagai kawasan sentra produksi pangan, khususnya tanaman padi, dengan potensi lahan mencapai kurang lebih 7.000 hektare.

Kawasan ini memiliki arti penting dalam mendukung agenda penguatan lumbung pangan dan ketahanan pangan nasional, termasuk program strategis pemerintah melalui pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP).

Namun, bagaimana mungkin potensi pertanian yang begitu besar dapat dikembangkan secara maksimal apabila akses transportasi dan distribusi hasil produksi masih terkendala kondisi infrastruktur yang belum memadai?

Jalan yang baik merupakan bagian penting dari rantai produksi pangan. Petani membutuhkan akses untuk memperoleh sarana produksi, mengangkut hasil panen, mempercepat distribusi, serta menekan biaya logistik. Karena itu, pembangunan Jalan Lintas Bono harus dipandang sebagai investasi strategis bagi produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat.

Jangan sampai kita berbicara tentang swasembada dan ketahanan pangan nasional, sementara akses infrastruktur menuju kawasan produksi pangan justru belum mendapatkan perhatian yang sebanding.

Bono Mendunia, Infrastruktur Jangan Tertinggal

Selain sektor pangan, kawasan Bono di Kecamatan Teluk Meranti memiliki potensi pariwisata yang luar biasa. Fenomena ombak Bono telah dikenal hingga mancanegara dan menjadi salah satu daya tarik wisata unggulan Riau.

Potensi tersebut semestinya menjadi modal besar untuk mendorong pengembangan pariwisata, meningkatkan kunjungan wisatawan, membuka lapangan pekerjaan, serta menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.

Akan tetapi, promosi pariwisata tidak akan memberikan hasil maksimal apabila akses menuju destinasi masih sulit dan tidak nyaman. Kita tidak boleh hanya bangga memperkenalkan ombak Bono kepada dunia, tetapi mengabaikan kondisi jalan yang menjadi akses utama menuju kawasan tersebut.

Ambisi menjadikan kawasan Bono sebagai bagian penting dari pengembangan pariwisata strategis nasional harus dibarengi dengan kesiapan infrastruktur yang memadai. Pariwisata membutuhkan konektivitas, kenyamanan, keamanan, dan kepastian akses.

Pemprov Riau Harus Menetapkan Langkah Konkret dan Terukur

Saya mendorong Pemerintah Provinsi Riau agar tidak lagi menempatkan persoalan Jalan Lintas Bono sebatas agenda usulan pembangunan tahunan. Diperlukan langkah percepatan yang memiliki target, pembiayaan, tahapan pengerjaan, serta penanggung jawab yang jelas.

Ada beberapa langkah yang perlu segera dilakukan:

1. Menetapkan percepatan Jalan Lintas Bono sebagai prioritas pembangunan infrastruktur Provinsi Riau, dengan mempertimbangkan kepentingan ketahanan pangan, konektivitas ekonomi, dan pariwisata.

2. Memastikan penganggaran yang berkelanjutan, terutama untuk peningkatan aspal ruas Simpang Bunut–Teluk Meranti, Teluk Meranti–Sebekek, serta penanganan ruas Sebekek–Sokoi.

3. Mendorong dukungan pemerintah pusat, melalui kementerian dan lembaga terkait, mengingat jalur ini memiliki keterkaitan langsung dengan kepentingan strategis nasional.

4. Mengoptimalkan kolaborasi dengan dunia usaha, termasuk melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), khususnya untuk mendukung penimbunan dan penanganan ruas yang membutuhkan penanganan segera.

5. Melakukan pengawasan dan evaluasi berkala, agar setiap tahapan pembangunan memiliki progres yang dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Jangan Biarkan Potensi Besar Riau Terhambat oleh Jalan yang Buruk

Pembangunan daerah seharusnya tidak hanya berorientasi pada kawasan yang sudah maju, tetapi juga harus memperhatikan wilayah yang memiliki potensi besar namun masih menghadapi keterbatasan infrastruktur.

Kuala Kampar memiliki potensi pangan. Teluk Meranti memiliki daya tarik wisata Bono. Pelabuhan Sokoi memiliki peran konektivitas. Seluruh potensi tersebut membutuhkan satu prasyarat mendasar, yaitu infrastruktur jalan yang layak dan dapat diandalkan.

Ini bukan semata-mata tuntutan masyarakat terhadap pembangunan jalan. Ini adalah tuntutan rasional agar potensi ekonomi daerah tidak terus tertahan oleh keterbatasan aksesibilitas.

Pemerintah Provinsi Riau harus melihat persoalan ini sebagai momentum untuk membuktikan keberpihakan pembangunan kepada masyarakat dan wilayah yang memiliki kontribusi strategis bagi kepentingan daerah maupun nasional.

Jangan sampai potensi pangan kita besar, pariwisata kita mendunia, tetapi akses jalannya justru tertinggal.

Saya berharap Gubernur Riau beserta seluruh jajaran perangkat daerah terkait, pemerintah Kabupaten Pelalawan, pemerintah pusat, serta pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dapat segera mengambil langkah nyata.

Jalan Lintas Bono harus dibangun, ditingkatkan, dan dituntaskan secara terencana. Sebab, membangun Jalan Lintas Bono bukan hanya membangun jalan, melainkan membuka akses kesejahteraan, memperkuat ketahanan pangan, dan membuka masa depan ekonomi masyarakat Riau.

Dr. Ragil Ibnu Hajar, S.H., M.Kn.

Dosen Pascasarjana  Universitas Muhammadiyah Riau