RIAUDETIL.COM, INHU – Wakil Bupati (Wabup) Ir H Hendrizal MSi menunjukan komitmen serius Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) dalam menyusun anggaran daerah dengan menghadiri dan mendengarkan secara langsung Pandangan Umum seluruh fraksi DPRD Inhu terhadap Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran (TA) 2026.
Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Inhu, H Adek Chandra ST MSi ini berlangsung di Aula Dinas Tenaga Kerja Lantai II, Jumat (21/11/2025).
Kehadiran Wabup bersama para Asisten serta Staff Ahli Bupati dan Kepala OPD lainnya merupakan penegasan bahwa pihak eksekutif siap menerima masukan kritis dari legislatif sebagai mitra dalam pengawasan dan perencanaan pembangunan.
Kehadiran Wabup menunjukkan keseriusan pihak eksekutif dalam menjaring aspirasi dan memastikan bahwa RAPBD 2026 yang akan ditetapkan nantinya benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan kaidah pembangunan yang berkelanjutan.
Dalam Pandangan Umumnya, fraksi-fraksi di DPRD Inhu menyoroti berbagai aspek, mulai dari efisiensi dan efektivitas belanja daerah hingga pemerataan pembangunan dan seluruh fraksi menyambut baik rancangan Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran (TA) 2026.
Namun memberikan beberapa catatan kritis yang menjadi fokus utama yaitu :
Optimalisasi PAD: Mayoritas fraksi mendesak Pemda untuk mengurangi ketergantungan pada dana pusat dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara realistis, akuntabel dan melalui digitalisasi serta pendataan ulang aset.
Beberapa Fraksi menekankan perlunya efisiensi belanja daerah, memangkas program yang dinilai tidak mendesak dan memastikan anggaran berorientasi kepada publik serta menyentuh langsung masyarakat.
Di sektor Infrastruktur, kesehatan dan pendidikan, beberapa Fraksi mendesak percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur diwilayah terpencil, ketersediaan tenaga dan fasilitas kesehatan yang memadai serta fokus pada penanganan penurunan stunting dan akses energi listrik/ telekomunikasi.
Beberapa Fraksi juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan keuangan, dan meminta kejelasan serta mendorong pemanfaatan aset daerah agar lebih produktif dan menunjang pendapatan.
Selain itu beberapa fraksi juga meminta perhatian khusus dalam pengembangan remaja, anak-anak, dan perempuan melalui alokasi program yang tepat.
Meskipun kritis, seluruh fraksi menegaskan kesiapan untuk mendukung Pemda dalam mewujudkan APBD dan berharap pemda memastikan dapat memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan dapat memberikan yang maksimal bagi masyarakat.
Tahap selanjutnya, pihak eksekutif akan menyampaikan Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi dalam Rapat Paripurna berikutnya, sebagai langkah awal sebelum dilakukannya pembahasan mendalam oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). (Man)
