RIAUDETIL.COM, INHU – Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Ir H Hendrizal MSi menyampaikan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi terkait APBD tahun 2026.
Hal ini disampaikannya dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhu yang digelar, Jumat (21/11/2025) kemarin sore dilantai II Kantor Dinas Tenaga Kerja Inhu, Jalan Batu Canai Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat.
Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Inhu, Doni Rinaldi SE, dihadiri oleh Ketua DPRD Sabtu P Sinurat, Wakil Ketua DPRD Ir H Adek Chandra MSi, Para Anggota DPRD, sekretaris DPRD Inhu Afrizal Dharma serta Forkompimda dan pimpinan instansi vertikal, BUMD dan BUMN.
Dari pihak Pemkab Inhu hadir Wakil Bupati Inhu, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya, pimpinan rapat menegaskan bahwa jawaban pemerintah pada forum ini memiliki peran penting dalam menjaga sinkronisasi dan sinergi antara fungsi legislatif dan eksekutif.
Ia menekankan bahwa pembangunan di Inhu hanya dapat terwujud melalui kolaborasi, komunikasi yang efektif dan kesamaan visi seluruh pemangku kepentingan.
Wabup Inhu Hendrizal, yang mewakili Bupati Inhu Ade Agus Hartanto, menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas masukan, tanggapan dan saran yang diberikan terhadap rancangan nota keuangan APBD 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup juga memaparkan beberapa poin jawaban pemerintah. Di antaranya, pemerintah daerah berkomitmen melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara realistis, memaksimalkan pemanfaatan barang milik daerah serta memastikan pembangunan prioritas tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Di sektor kesehatan, pemerintah menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan, termasuk penguatan peran Puskesmas dan posyandu di masyarakat,” kata Wabup.
Selain itu, pemerintah juga berupaya melaksanakan pembangunan infrastruktur secara bertahap, terukur dan berorientasi pada keberlanjutan.
“Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif akan terus digalakkan sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” terangnya.
Terkait kelistrikan, pemerintah memastikan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan PT PLN (Persero) guna pemenuhan kebutuhan dasar energi listrik masyarakat.
“Dari sektor pendidikan, Wabup menyampaikan bahwa alokasi anggaran sudah memenuhi amanat pemerintah dan peraturan perundang-undangan, yakni minimal 20 persen dari total APBD,” ujarnya.
Anggaran tersebut diarahkan untuk peningkatan kualitas pendidikan melalui pembangunan, pemeliharaan, serta rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan secara proporsional di seluruh wilayah.
Menutup penyampaiannya, Wabup menegaskan bahwa seluruh penjelasan yang diberikan pemerintah masih dapat dibahas lebih lanjut bersama OPD terkait maupun antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
“Hal tersebut guna memastikan adanya kesamaan persepsi dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan,” harapnya.
Pemerintah berharap jawaban yang disampaikan dapat memberikan kontribusi nyata dalam penyempurnaan pembahasan APBD Inhu Tahun Anggaran 2026. (Man)
